KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Oleh: Gimin Saputra

            Pada masa demokrasi liberal Indonesia adalah  masa yang suram juga bagi rakyat Indonesia karena di masa ini yang berkuasa hanyalah kabinet-kabinet didalam pemerintahan. Kabinet-kabinet yang berkuasa itu tidak lama (sering pergantian kabinet), diakarenakan banyaknya partai.  Pergantian kabinet ini terjadi hampir tiap tahun karena didalam pemerintahan tidak ada kabinet yang bertahan lama. Maka ciri khas pada masa demokrasai liberal ini adalah seringya terjadi pergantian kabinet yang disebabkan banyaknya partai.

            Demokrasi liberal ini berlansung lebih kurang 9 tahun yaitu tahun 1950-1959 yang merupakan setelah revolusi fisik terjadi dibangsa Indonesia. Adapun kabinet yang berlomba untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahan adalah kabinet Natsir (1950-1951), kabinet Sukiman (1951-1952),kabinet Mr. Wilopo (1952-1953), dan kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955). Meski semua dari kabinet ini pernah menang dan menduduki kursinya namun semua itu tidak bertahan lama jatuh lagi dan digantikan oleh kabinet selanjutnya.

            Pada masa demokrasi liberal para elit politik sibuk dengan kursinya atau jabatannya sehingga rakyat Indonesia  merasa kesulitan yang disebabkan oleh beratnya perekenomian dan gangguan keamanan. Tidak hanya itu saja bahkan pada masa demokrasi liberal ini itu juga terdapat kesulitan dalam pemerintah yang hingga menyebabkan demokrasi ini mundur.

            Pada masa demokrasi liberal yang merupkan sering terjadinya pergantia kabinet juga diadakan pemilu yang pertama didalam bangsa Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi antara 29 September 1955, digunakan untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955, pemilu dimanfaatkan untuk memilih kostituante. Meski pemilu I berjalan dengan sukses, namun sistem pemerintahan juga tetap tidak berubah. Karena para penguasa hanya mementingkan pribadi dan partainya masing-masing. Keadan yang demikian membuat masyarakat prustasi karena apa yang diharapkan dari pemilu I ini tidak juga didapat oleh masyarakat.

            Begitulah keadaan politik pada masa liberal ini yang semua dari negara ini dipegang atau dikuasai oleh kabinet dari partai yang berkuasa. Di dalam memempin para penguasa hanya mementingkan dirinya sendiri (pribadi) dan memerhatikan partainya di bandingkan masyarakat. Sehingga masyarakat banyak mendapatkan kesulitan. Salah satu kesulitan yang dialami masyarakat adalah dalam eknomi yang sangat buruk dan keamanan yang tidak terjaga sehingga banyak terjadi pemberontakan.

GERAKAN REFORMASI

            Gerakan reformasi merupakan sebuah gerakan yang tujuannya untuk menuntut keadilan dari pemerintahan Orde  Baru yang tidak menjalankan misinya yaitu tidak menjalankan UUD 1945 secara baik dan murni. Gerakan reformasi muncul di negara Indonesia ini pada tahun 1998 yang merupakan jawaban dari kris yang melanda dari berbagai sendi kehidupan dalam bangsa Indonesia. Seperti politik, ekonomi, hukum dan sosial. Tidak hanya itu, gerakan reformasi ini juga merubah corak atau cara pemerintahan orde baru yang dari otoriter ke corak pemerintahan yang demokrsi

            Gerakan reformasi ini bukan sebuah gerakan yang untuk menjatuhkan jabatan presiden Suharto yang telah lama berkuasa (23 tahun) atau menurumkannya dari kursi jabatan. Tetapi adalah sebuah gerakan yang yang menuntut keadilan yang pemerintahan itu harus berdasarkan kepada UUD 1945 juga untuk memwujudkan pemerintahan yang bersih dari dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

            Pada masa gerakan reformasi ini masyarakat Cina yang ada di Indonesia itu mearasa ketakutan karena ancaman dari pemuda yang dikarenka Islam pada masa ini telah bangkit yang sebelumnya pada masa Orde Baru Islam itu tersingkir. Gerakan reformasi ini terjadi pada masa pemerintahan Habibi yang juga membuat ABRI dengan Polisi terpecah. Tidak hanya itu, kebebasan juga diarasakan oleh masayarakat Indonesia yang hak-haknya (rakyat kecil) sudah didengar oleh pemerintahan. Ditambah lagi dengan bebasnya media cetak, seperti koran, majalah yang membuat masyarakat bebas untuk mengungkapkan ide-idenya mengenai pemerintahan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Tapi ada sesuatu hal kita sayangkan pada masa reformasi ini yaitu lepasnya Timur-Timor dari kesatuan NKRI pada tahun 1999.

            Rasanya tidak lengkap kalau pada masa reformasi ini jika tidak menjinggung yang tragedi yang penting pada masa reformasi ini. Tragedi itu adalah peristiwa Trisakti yang terjadi pada tahun 12 Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam peristiwa ini ada empat orang mahasiswa yang meninggal yang kemudian disebut gugur dengan diberi gelar pahlawan reformasi. Kemunculan gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. 

            Demokrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa saat kenaikan harga BBM dan ongkos diumumkan oleh pemerintahan (4 Mei 1998). Meski demokrasi ini sebelumnya terjadi secara damai, itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

            Dengan demo-demo yang terus dilakukan oleh mahasiswa yang untuk meminta Suharto mengundurkan dirinya sebagai presiden yang angkhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko (ketua MPR). Sehingga Suharto mengundurkan diri yang lansung digantikan oleh Habibi pada tahun 21 Mei 1998.